Ketua KPK Benarkan Adanya OTT Hari Ini
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) serempak pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan—ini jadi OTT ke-5 tahun ini setelah operasi di Madiun dan Pati.
OTT Jakarta targetkan pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, OTT Banjarmasin bidik pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya terkait pengurusan restitusi pajak. Kritik pedas: timing OTT di awal Kabinet Merah Putih sinyal KPK bangkit pasca-skandal internal, tapi Jawa11 penindakan selektif cuma tangkap pelaku kecil—bos mafia pajak/restitusi tetap aman di balik payung politik.
Detail Operasi Tangkap Tangan
OTT Jakarta (Ditjen Bea Cukai):
- Lokasi: Kantor pusat Rawamangun, Jakarta Timur.
- Target: Pejabat menengah (dirahasiakan identitas).
- Barang bukti: Uang tunai + dokumen fasilitasi.
OTT Banjarmasin (KPP Madya):
- Kasus: Restitusi pajak (pengembalian kelebihan bayar).
- Status: Bukan kepala daerah, pegawai pajak + swasta.
- KPP Banjarmasin sepi total pasca-OTT.
Timeline 2026 (5 OTT):
- Januari: DJP Kemenkeu (pemeriksaan pajak).
- 19/1: Wali Kota Madiun (pemerasan CSR).
- 19/1: Bupati Pati (fee perangkat desa).
- 4/2: KPP Banjarmasin.
- 4/2: Bea Cukai Jakarta.
Konstruksi Perkara dan Modus
Restitusi pajak (Banjarmasin):
- Wajib pajak bayar “fee” 5-10% nilai restitusi.
- Pegawai KPP fasilitasi “super cepat” 7 hari (normal 3 bulan).
- Kerugian negara: Rp500 miliar/tahun nasional.
Bea Cukai (Jakarta):
- Dugaan fasilitasi impor bebas cukai.
- Modus “lemongrass” (kode barang selundupan).
KPK punya 1×24 jam tentukan status tersangka per KUHAP.
Dampak dan Respons Instansi
Ditjen BC: “Kami kooperatif penuh, komitmen bersihkan birokrasi.”
DJP: “Restitusi transparan via e-Filing, OTT kasus individual.”
Kritikus: Data PPATK 2025 catat Rp28 triliun aliran fee restitusi ke rekening fiktif—OTT KPK cuma sentuh puncak gunung es, sistem DJP/BC tetap sarang korupsi struktural.
Agenda KPK 2026: Penindakan Agresif
Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto: “Tahun ini target 25 tersangka pejabat tinggi + Rp100 triliun aset disita.” Fokus: pajak, bea cukai, BUMN tambang, pemda Pilkada.
Publik harap KPK tak lagi jadi “tim sukses politik” tapi algojo koruptor tanpa pandang bulu.
